Mar 09, 2017 uu nomor 5 tahun 1974 thhentang pokokpokok pemerintahan di daerah, dianggap sangat sentralisitis dalam arti serba pusat. Uu nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah jdih. Undangundang yang dimaksud adalah undang undang republik indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Uu undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berkas. Undangundang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu indonesia baru, indonesia yang lebih demokratis, lebih. Sep 26, 2016 home buku download uu no 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pdf. Surani ulfa uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikeluarkan untuk menggantikan undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. Mengubah uu 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang. Penjelasan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pertimbangan mengapa ada uu 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas uu 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nov 21, 2010 seiring dengan pergeseran konstitusi yang terjadi pada pemerintah pusat, telah beberapa peraturan perundangan dikeluarkan antara lain seperti undangundang nomor 1 tahun 1945, undangundang nomor 44 tahun 1950, tentang pemerintahan daerah indonesia bagian timur, undangundang nomor 1 tahun 1957 tentang pokokpokok pemerintahan daerah. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar negara republik. Pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 18, dan pasal 20 ayat 1 undang. Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri. Sejarah pemerintahan daerah di indonesia wikipedia bahasa. Daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 24, tambahan lembaran negara nomor 3811. Dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun yang dimaksud dengan satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus ibukota jakarta dan. Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perlu dilakukan perubahan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan. Uu 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas uu 23 tahun 2014. Undangundang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah ditetapkan 30 september 2014 berlaku 2 oktober 2014 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa.
Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 22 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sejarah perubahan undangundang tentang pemerintahan daerah. Uu nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah jdih bssn. Seiring dengan pergeseran konstitusi yang terjadi pada pemerintah pusat, telah beberapa peraturan perundangan dikeluarkan antara lain seperti undangundang nomor 1 tahun 1945, undangundang nomor 44 tahun 1950, tentang pemerintahan daerah indonesia bagian timur, undangundang nomor 1 tahun 1957 tentang pokokpokok pemerintahan daerah. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi diperlukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang dprd provinsi dan dprd kabupatenkota yang diatur dalam undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara. Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan aerah d menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4548. Sep 29, 2016 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikeluarkan untuk menggantikan undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah arsip.
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah soal. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan. Namun, uu tentang pemerintahan daerah yang paling baru dan yang berlaku saat ini ialah uu no. Muatan uu pemerintahan daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Makalah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu. Pembuatan makalah ini dilaksanakan atas bimbingan dari eka yulyana. Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara. Pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu no. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara.
Berikut ini adalah berkas undangundang uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undangundang tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan danatau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihakpihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Konsep dasar dan sejarah pemerintahan daerah rumah. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Analisis mengenai perubahan pokok dalam undangundang nomor 32 tahun 2004 dengan undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta melihat salah satu pasal yang penting untuk dianalisis yakni partisipasi masyarakat. Konsep dasar dan sejarah pemerintahan daerah rumah kita. Dasar hukum uu 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas uu 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuansasaran setiap bidang, kewenangan dan sektor 2. Umum dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan. Uu no 5 th 1974 ttg pokok pemerintahan daerah compiled by. Doc analisis perubahan pokok undangundang nomor 32 tahun.
Nov 28, 2016 setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang. Perencanaan pembangunan daerah menurut uu 252004 dan uu 322004 perencanaan dan pengendalian pembangunan. Uu 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas uu 23 tahun. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik. Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip. Sejarah pemerintahan daerah di indonesia wikipedia. Pasal 18 ayat 4, pasal 20, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28d ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Download uu pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014. Beberapa ketentuan dalam undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang perppu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsikabupatenkota diatur menurut peraturan undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Daerah khusus, daerah instimewa, dan otonomi khusus. Jul 26, 2018 pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
September 26, 2016 buku undangundang no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang no. Tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22d undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Makalah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu no. Uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang lahir diawal reformasi ini, justru dianggap pula lebih desentralistis, sehingga kesan yang terbangun khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupatenkota. Doc analisis perubahan pokok undangundang nomor 32. Download uu no 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pdf. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana. Penjelasan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan. Sep 30, 2014 home peraturan kategori peraturan otonomi daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah ditetapkan 30 september 2014 berlaku 2 oktober 2014 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Uu nomor 5 tahun 1974 thhentang pokokpokok pemerintahan di daerah, dianggap sangat sentralisitis dalam arti serba pusat. Secara keseluruhan undangundang tersebut memiliki kesamaan dengan uu no.
Dengan persetujuan dewan perwakiian rakyat republik indonesia m e m u t u s k a n. Karena urusannya bersifat konkuren, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pasal 1, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan ayat 3, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20, pasal 22d ayat 2, dan pasal 23e ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Berdasarkan uu no 232014 urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Makalah administrasi pemerintahan daerah kajian pemerintahan. Untuk memahami lebih lanjut tentang pemerintahan daerah seperti tentang hak anggota dprd, kewajiban anggota drpd, alat perlengkapan dprd, pemekaran wilayah dan lainnya silahkan anda download undangundang republik indonesia atau uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah melalui link download berikut ini.
1246 732 1068 116 1079 1162 980 221 118 860 1072 513 952 319 404 1149 1418 884 1326 421 780 1078 462 16 247 884 492 1381 1367